Demokrasi Indonesia > Catatan Menarik Demokrasi Indonesia

Indonesia pada awal berdirinya sebenarnya telah menganut beberapa prinsip demokrasi secara sistim. Hal ini terlihat dalam perumusan kemerdekaan, baik itu oleh BPUPKI ataupun PPKI. Didalam perumusan tersebut setiap pihak mempunyai suara dalam memberikan ide dan gagasan. Tak terlihat adanya satu kekuatan totaliter dalam perjalanannya. Ya, salah satu inti demokrasi adalah kebebasan. Dalam hal ini ialah kebebasan berpendapat dan berbicara.

Pada intinya demokrasi mengacu pada dua hal yaitu kebebasan dan persamaan hak sstiap manusia. Dalam hal kebebasan terdapat banyak hal seperti kebebasan berbicara, mengemukakan pendapat, beragama, ataupun berkelompok. Sedangkan untuk persamaan disini berarti tidak membeda-bedakan seseorang dengan yang lainnya. Semua mempunyai hak yang sama mendapatkan perlakuan yang layak secara hukum, politik, sosial, dan budaya.

Pada awal kemerdekaan, demokrasi di Indonesia tidak terlalu kelihatan karena terlalu sibuk oleh agresi militer Belanda dalam usaha mempertahankan kemerdekaan. Kehidupan demokrasi mulai terasa ketika diadakannya pemilu pertama di Indonesia tahun 1955. Salah satu aspek demokrasi yang terlihat adalah terdapat banyaknya partai yang sekaligus mencerminkan adanya kebebasan berkelompok dan berpolitik. Pada saat itu demokrasi bersifat parlementer, karena pemilu hanya ditujukan untuk penempatan wakil rakyat di DPR.

Demokrasi yang baru tumbuh itu terlihat sangat prematur karena demokrasi yang dipahami hanyalah sebatas kebebasan. Hasilnya demokrasi menjadi ajang adu pendapat untuk mempertahankan ego masing-masing. Pada saat itu sering sekali terjadi pergantian pejabat pemerintahan karena tidak terlalu jelasnya visi demokrasi dari anggota MPR/DPR masa itu. Melihat keadaan itu, mulanya Bung Karno mencoba menyatukan pihak yang berbeda haluan yangmana diantaranya PNI, Masyumi, dan PKI. Bung Karno coba menawarkan Nasakom (Nasionalis. Agama, Komunis) untuk meredakan ketegangan.

Oleh karena masih terjadinya pertikaian Partai, Bung karno membubarkan Partai Masyumi sampai pada akhirnya membubarkan Parlemen. Bung Karno sepertinya menilai Indonesia belum bisa berdemokrasi hingga akhirnya Bung Karno bertindak keras dan menyatakan Indonesia dengan sistem Demokrasi terpimpin. Inilah kecerdikan Bung Karno, seolah-olah Indonesia masih berdemokrasi tapi dalam kepemimpinan Bung Karno sepenuhnya yang akhirnya berujung juga menjadi otoriter. Bung Karno mengangkat dirinya sebagai presiden seumur hidup.

Walaupun saat itu bernama demokrasi terpimpin, namun jelas sekali bahwa sebenarnya adalah kekuasaan absolut. Bisa dikatakan kehidupan demokrasi tidak ada di Indonesia waktu itu. Pada saat itu Indonesia adalah teman sejati Uni Soviet dan Tiongkok yang merupakan simbol kumunisme. Corak komunisme semakin menjadi warna kehidupan Indonesia, karena PKIpun juga mendapat tempat spesial dari Bung Karno sehingga partai ini berkembang pesat dan pengaruh kuat. Komunisme dikatakan tidak demokrasi karena sistim ini tidak mengakui hak individu, disini negara menjadi pengendali kegiatan sosial ekonomi.

Sampai akhirnya meletus peristiwa G 30 S dan Soekarno lengser, Kehidupan demokrasi Indonesia memasuki babak baru. Pada mulanya Soeharto yang tampil sebagai Pahlawan dianggap menjadi penerang kelanjutan nasib Indonesia. Soeharto menjalankan pemerintahan dengan menghilangkan jejak PKI dengan pembunuhan massal orang-orang yang diduga PKI. Jelas sekali kehidupan demokrasi Indonesia belum tampak. Selanjutnya juga ada suara-suara yang berteriak mengkritik Soeharto. Presiden kedua ini mencoba stabil pada awalnya, namun menjadi beringas dan otoriter semenjak adanya peristiwa Malari, pembunuhan demonstran yang menolah masuknya investor Jepang.

Semenjak itu Soeharto menjalankan pemerintahan dengan tangan dinginnya. Demokrasi bisa dikatakan tidak ada baik secara politik, sosial budaya, dan ekonomi. Partai yang diperbolehkan hanya tiga, Golkar, PPP, dan PDI. Pemilu hanya menjadi seremonial belaka, karena kehidupan politik di atur oleh partai Golkar. Kebebasan bicara tidak ada, bagi yang kritis malamnya akan hilang dan diberangus. Begitu juga dengan kegiatan berkelompok, semuanya dibawah aturan Soeharto, apabila tidak sejalan akan disingkirkan.

Peristiwa 1998 menjadi babak baru kehidupan demokrasi di Indonesia. Rakyat menuntut demokrasi Indonesia tak hanya sebatas sistem, tapi juga praksis. Setiap orang saat ini telah berhak berbicara, mengemukakan pendapat, dan berdemonstrasi. Dalam kegiatan politikpun, setiap orang bisa tampil dan bisa berpartisipasi di Pemilu. Tahun 1999, pemilu diadakan dengan jumlah partai lebih dari 40 yang mana diadakan secara terbuka. Pemilihan presidenpun sejak tahun 2004 telah menjadi pemilihan langsung, tanpa melalui DPR lagi. Begitu juga dengan kepala daerah, namun satu hal yang masih tidak sesuai dengan demokrasi saat ini adalah perkara “equality” kesamaan hak yang masih terlihat tumpang tindih dan tebang pilih. Contohnya kesamaan di mata hukum yang masih jauh dari aspek demokrasi.

Sumber gambar http://birokrasi.kompasiana.com/2011/02/12/pertanyaan-seputar-demokrasi-339583.html

Share on Google+0Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Reddit0Share on StumbleUpon0Share on TumblrDigg thisShare on LinkedIn0