Hukum Perdata > Catatan Mengenai Hukum Perdata

Hukum Perdata adalah ketentuan yang mengatur hak-hak dan kepentingan antara individu-individu dalam masyarakat. Istilah hukum perdata pertama kali diperkenalkan oleh Prof. Djojodiguno sebagai terjemahan dari burgerlijkrecht pada masa pendudukan Jepang. Di samping istilah itu, sinonim hukum perdata adalah civielrecht dan privatrecht.

 

Sementara terdapat definisi lain menurut para ahli, salah satunya adalah Van Dunne mengartikan hukum perdata sebagai suatu peraturan yang mengatur tentang hal-hal yang sangat esensial bagi kebebasan individu, seperti orang dan keluarganya, hak milik dan perikatan. Sedangkan hukum publik memberikan jaminan yang minimal bagi kehidupan pribadi.

Hukum Perdata

Hukum Perdata

Ada juga Vollmar yang mengartikan hokum perdata sebagai aturan-aturan atau norma-norma yang memberikan pembatasan dan oleh karenanya memberikan perlindungan pada kepentingan perseorangan dalam perbandingan yang tepat antara kepentingan yang satu dengan kepentingan yang lain dari orang-orang dalam suatu masyarakat tertentu, terutama yang mengenai hubungan keluarga dan hubungan lalu lintas.

Dari kedua definisi di atas, dapat disimpulkan kalau secara umum Hukum Perdata adalah suatu hal yang mengatur tentang perlindungan antara orang yang satu dengan orang lain.

Hukum perdata Belanda berasal dari hukum perdata Perancis yang disusun berdasarkan hukum Romawi ‘Corpus Juris Civilis’, yang pada waktu itu dianggap sebagai hukum yang paling sempurna. Hukum Privat yang berlaku di Perancis dimuat dalam dua kodifikasi yang disebut hukum perdata dan hukum dagang (Code de Commerce). Sewaktu Perancis menguasai Belanda (1806-1813), kedua kodifikasi itu diberlakukan di negeri Belanda yang masih dipergunakan terus hingga 24 tahun sesudah kemerdekaan Belanda dari Perancis (1813).

Di dalam Hukum Perdata, terdapat dua kaidah, yaitu:

1. Kaidah tertulis, yaitu kaidah-kaidah hukum perdata yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan, traktat, dan yurisprudensi.

2. Kaidah tidak tertulis, yaitu kaidah-kaidah hukum perdata yang timbul, tumbuh, dan berkembang dalam praktek kehidupan masyarakat (kebiasaan) yang biasanya diwariskan dari keluarga ke keluarga.

Subtansi yang diatur dalam hukum perdata antara lain:

1. Hubungan keluarga

2. Pergaulan Masyarakat

Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia ada beberapa yang berlaku , yaitu terdiri dari beberapa macam ketentuan hukum, mulai dari hukum adat, hukum agama (Islam), dan sampai hukum perdata Barat.

Sumber hukum perdata perdata tertulis dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu:

1. Sumber hukum materiil, yaitu tempat dari mana materi hukum itu diambil atau sumber dari dimana hukum itu berasal. Misalnya hubungan sosial,kekuatan politik, hasil penelitian ilmiah, perkembangan internasional, atau keadaan georafis.

2. Sumber hukum formal, yaitu dimana tempat memperoleh kekuatan hukum tersebut. Ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan hukum formal itu berlaku.

Hingga saat ini di Indonesia masih menggunakan Hukum Perdata Barat (Belanda) yang pada awalnya berinduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbahasa Belanda. Sebagian atau beberapa materi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda tersebut sudah dicabut berlakunya dan sudah diganti dengan Undang-Undang RI, misalnya mengenai UU Perkawinan, UU Hak Tanggungan, dan UU Kepailitan.

KItab Undang-Undang Hukum Perdata terdiri atas 4 bagian:

1. Buku 1 tentang Orang / Van Personnenrecht, terdiri dari 18 bab,

2. Buku 2 tentang Benda, terdiri dari 21 bab,

3. Buku 3 tentang Perikatan / Verbintenessenrecht, tardiri dari 19 bab,

4. Buku 4 tentang Kadaluwarsa dan Pembuktian / Verjaring en Bewijs, terdiri dari 7 bab.

Sekilas penjelasan dari hukum perdata, hukum merupakan ilmu yang sangat luas karena hukum adalah hal yang harus menjadi panutan atau prinsip sebuah negara, karena tanpa hukum negara tidak akan bisa menegakkan keadilan bagi kesehjateraan rakyat negara itu sendiri. Dengan prinsip negara yang kuat, tentu saja akan mencerminkan kekuatan suatu negara itu sendiri dan kita sebagai warga negara harus taat kepada pemerintah dan setiap aparat pemerintah agar tercapainya keamanan dan kenyamanan bagi warga negara sendiri. Jika warga negara sendiri tidak bisa diatur , siapa lagi yang akan patuh terhadap negara kita?

Kata kunci:

Share on Google+0Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Reddit0Share on StumbleUpon0Share on TumblrDigg thisShare on LinkedIn0