Kebijakan Pemerintah : Catatan Terkait Kebijakan Pemerintah

Indonesia sebagai sebuah negara yang multikultural baik itu dari segi keragaman masyarakat, budaya, agama, mata pencaharian dan agama pun tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan masalah yang kompleks pula di negara tersebut. Kemajemukan memang seringkali menimbulkan masalah yang rumit. Banyaknya kepentingan yang berbeda-beda yang harus dipenuhi seringkali menimbulkan bentrok kepentingan atau konflik antar masyarakatnya.

Pemerintah yang bisa dibilang sebagai penjembatan antara masyarakat karena pemerintah dianggap sebagai pihak netral. Berbagai masalah pun sering muncul baik itu dalam bidang sosial, politik, ekonomi maupun masalah di bidang lainnya. Keragaman problema yang ada menuntut pemerintah untuk tanggap dan cepat dalam menyelesaikan problema tersebut. Tak jarang pula pemerintah dalam menyelesaikan problema tersebut dilakukan melalui pembuatan kebijakan, yang nantinya kebijakan tersebut harus dilaksanakan oleh semua pihak tanpa terkecuali. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah ini memang bisa dibilang cukup efektif dalam penyelesaian sengketa yang terjadi.

Kebijakan Pemerintah

Kebijakan Pemerintah

Kebijakan-kebijakan yang paling sering dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia adalah kebijakan di bidang ekonomi. Hal itu dikarenakan Republik Indonesia kita tercinta seringkali berganti-ganti sistem ekonomi. Pergantian sistem ekonomi tersebut dilakukan berdasarkan situasi dan kondisi yang sedang dihadapi. Adanya pergantian dari kebijakan sistem ekonomi tersebut dianggap cara yang paling ampuh dalam mengatasi problema perekonomian di Indonesia untuk saat ini yang rentan sekali dengan serangan krisis ekonomi global.

Apalagi bagi Indonesia terpaan krisis ekonomi global merupakan ancaman dengan kondisi ekonomi yang masih labil meskpun angka pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini tengah menempati 10 besar negara dengan pertumbuhan ekonomi tinggi.

Sebenarnya di Indonesia ini, terdapat empat masalah pokok yang harus diatasi oleh pemerintah di bidang ekonomi. Masalah yang pertama adalah masalah kemiskinan. Penyebab kemiskinan di Indonesia ini tinggi karena jumlah pengangguran yang lebih banyak jika dibandingkan dengan jumlah lahan kerja yang tersedia. Selain itu masalah jumlah populasi masyarakat Indonesia yang tergolong tinggi. Masalah yang kedua merupakan masalah keterbelakangan dimana tingkat pendapatan masyarakatnya tergolong rendah, rendahnya kualitas SDM karena rata-rata jenjang pendidikan yang mampu dicapai masih tergolong dasar dan kurangnya kepedulian terhadap kesehatan. Masalah ketiga adalah jumlah pengangguran yang tidak seimbang dengan jumlah kesempatan kerja. Masalah yang terakhir adalah masalah modal dimana masyarakat yang ingin berwirausaha masih terhambat pada keterbatasan modal dikarenakan tingkat pendapatan masyarakatnya yang tergolong rendah.

Upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi permasalahan tersebut diatas yaitu dengan memberlakukannya kebijakan-kebijakan tertentu. Terdapat tiga jenis kebijakan pemerintah di bidang ekonomi yaitu kebijakan moneter, kebijakan fiskal dan kebijakan perdagangan luar negeri.

Upaya pertama yang dilakukan pemerintah adalah melalui kebijakan moneter yakni suatu kebijakan yang dimiliki Bank Indonesia selaku Bank Sentral dalam mengendalikan dan mengarahkan perekonomian Indonesia menuju ke arah yang dirasa lebih baik dengan cara mengendalikan uang tunai yang beredar serta menaikkan tingkat suku bunga. Dengan mengendalikan uang yang beredar di masyarakat nantinya dapat menjaga kestabilan harga serta memicu peningkatan pertumbuhan perekonomian. Instrumen yang termasuk ke dalam kebijakan moneter yakni open market operation(operasi pasar terbuka), discount rate policy(tingkat suku bunga) dan reserve require mentratio(rasio cadangan wajib).

Kebijakan fiskal merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemrintah dalam mengarahkan perekonomian ke arah yang lebih baik dengan cara mengatur dana dengan instrumen utama adalah pengluaran negara dan pajak. Kebijakan fiskal ini dapat berupa kontraktif dan ekspansif. Untuk kebijakan fiskal yang bersifat kontraktif adalah kebijakan yang diterapkan ketika terjadi inflasi. Sedangkan kebijakan fiskal yang bersifat ekspansif dimana pemerintah memperbesar pengeluaran negara misalnya dengan menambah subsidi pada rakyat kebil dan juga mengurngi pajak.

Kebijakan lain yang diterapkan pemerintaah adalah kebijakan perdagangan luar negeri dimana pemerintah memengaruhi struktur serta arah transaksi dalam kegiatan perdagangan dan pembayaran Internasional.

Berbagai kebijakan pemerintah di bidang ekonomi tersebut diharapkan dapat mengatasi problema perekomian di Indonesia menuju arah yang lebi baik lagi melalui caa-cara tepat.

Sumber Foto: http://softilmu.blogspot.com/2013/05/sistem-ekonomi-negara.html

Share on Google+0Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Reddit0Share on StumbleUpon0Share on TumblrDigg thisShare on LinkedIn0