Komunikasi Politik : Catatan Mengenai Komunikasi Politik

Sebelum mengetahui lebih lanjut akan pengertian Komunikasi Politik, ada baiknya kita bedah dahulu apa sih definisi ‘politik’ itu. Menurut para ahli Politik berasal dari kata “polis” yang berarti masyarakat, kota, atau secara keseluruhan dapat diartikan sebagai negara. Kata “polis” ini berkembang menjadi “politicos” yang artinya kewarganegaraan. Kemudian kata ‘politicos’ bisa juga dimaknai sebagai ”politera” yang berarti hak-hak kewarganegaraan (Sumarno, 1989:8).

Kemudian untuk Definisi Komunikasi Politik  kurang lebih ada beberapa teori yang bisa dirujuk.  Yang pertama berdasarkan Nimmo (2000:8), ia mengartikan politik sebagai kegiatan sekelompok orang yang secara kolektif mengatur perbuatan mereka di dalam kondisi konflik sosial. Disini bisa diartikan sebagai hal yang lumrah jika ada perbedaan satu sama lain – baik itu yang mencakup jasmani, bakat, emosi, kebutuhan, cita-cita, inisiatif , perilaku, dan sebagainya. Lebih lanjut Nimmo menjelaskan, perbedaan tersebut kadang merangsang argumen, perselisihan, dan percekcokan. Hal ini kembali lagi kepada individu masing – masing, dari sudut mana mereka menyikapi apakah positif ataukah negatif.

Komunikasi Politik

Komunikasi Politik

Ninmo juga mendefinisikan pelaku komunikasi politik adalah kita semua. Dalam arti yang paling umum kita semua adalah komunikator,  begitu pula siapa pun yang sedang berada dalam setting politik. Walaupun secara riil tidak berbicara, tapi secara mental bisa jadi memiliki gagasan atau konsep akan suatu hal yang berhubungan dengan setting politik tertentu.

Sementara pendapat yang kedua datang dari Lasswell (dalam Varma, 1995:258). Beliau mendefinisikan ilmu politik adalah ilmu tentang kekuasaan. Berbeda dengan  David Easton dalam Sumarno (1989:8), yang mendefinisikan politik sebagai suatu proses di mana dalam perkembangan proses tersebut seseorang menerima orientasi politik tertentu dan pola tingkah laku.

Dari sini bisa ditarik benang lurus antara definisi komunikasi dan definisi politik menjadi komunikasi politik menjadi sebuah rumusan  sebagai berikut: Komunikasi politik adalah komunikasi yang diarahkan kepada pencapaian suatu pengaruh sedemikian rupa, sehingga masalah yang dibahas oleh jenis kegiatan komunikasi ini, dapat mengikat semua warganya melalui suatu sanksi yang ditentukan bersama oleh lembaga-lembaga politik (Astrid, S. Soesanto, 1980:2). Oleh karena itu, dengan adanya komunikasi politik maka akan menjadi sebuah wadah yang dapat menjembatani berbagai kepentingan yang didasarkan pada perbedaan – perbedaan tertentu.

Mengenai kegunaan komunikasi politik ini (the function of political communication) Kantaprawira (1983:25) memetakan fungsi tersebut sebagai penghubung pikiran politik yang hidup dalam masyarakat, baik pikiran intra golongan, institusi, asosiasi, ataupun sektor kehidupan politik masyarakat dengan sektor kehidupan politik pemerintah. Dengan demikian segala pola pemikiran, ide atau upaya untuk mencapai pengaruh tertentu, akan dapat berjalan dengan baik jika diarahkan dengan cara mengoptimalkan komunikasi politik, karena pada hakikatnya segala pikiran atau ide (idea) dan kebijakan (policy) harus ada yang menyampaikan, ada yang mendengar, dan ada yang mengaktualisasikan.

Sementara itu dilihat dari tujuan politik maka muncul hakikat komunikasi politik sebagai upaya kelompok manusia yang mempunyai orientasi pemikiran politik atau ideology tertentu  dalam rangka menguasai dan atau memperoleh kekuasaan, dengan kekuatan mana tujuan pemikiran politik dan ideology tersebut dapat diwujudkan.

Kemudian Lasswell (dalam Varma, 1995:258) mendeskripsikan dua hal penting yang merupakan buah dari orientasi komunikasi politik. Yang pertama adalah bahwa komunikasi politik selalu berorientasi pada pencapaian tujuan atau nilai yang substansi, dimana  tujuan dan nilai itu sendiri terbentuk dari proses penyetaraan sebuah perilaku antara dua kubu yang berbeda atau lebih. Sementara yang kedua adalah bahwa komunikai politik bertujuan menjangkau masa depan sebagai suatu cita – cita bersama, dimana cita – cita tersebut berangkat dari refleksi masa lampau yang secara kontinyu mendapatkan sebuah pembaruan, sehingga segala konflik masa lampau yang bisa jadi akan berulang di masa depan, dapat diantisipasi.

Lain halnya dengan R.S. Sigel (dalam Sumarno, 1989:10, beliau memandang fenomena ini sebagai sosialisasi politik dimana tidak hanya menitikberatkan pada penerimaan tingkah laku dan norma-norma politik pada sistem politik yang sedang berlangsung, tapi juga bagaimana mewarisinya pada generasi yang akan datang. Hal ini ditujukan agar ada sebuah penjagaan akan nilai – nilai yang dikategorikan baik, sehingga akan tetap menjadi pakem dari ideologi di masa yang akan datang.

Kata kunci:

Share on Google+0Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Reddit0Share on StumbleUpon0Share on TumblrDigg thisShare on LinkedIn0