LPSE Keuangan – Kumpulan Tulisan Terlengkap Tentang LPSE Keuangan

Pusat Layanan Pengadaan secara Elektronik atau disingkat menjadi Pusat LPSE Keuangan merupakan unit kerja yang setingkat dengan Eselon II namun berada di bawah Sekretariat Jenderal Kementrian Keuangan. Pusat LPSE sendiri adalah pengelola LPSE Kementerian Keuangan dimana ia dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PM.01/2009 pada tanggal 8 April 2009. Pusat LPSE ternyata memiliki tugas dalam menyiapkan rumusan kebijakan yang bergerak di bidang pengadaan barang maupun jasa pemerintah secara elektronik, pembinaan serta pengawasan pelaksanaan Kementerian Keuangan.

Selain itu, tugas lainnya adalah mengelola sistem Layanan secara Elektronik serta akan memberikan pelayanan  secara elektronik kepada Kementrian atau Lembaga. Hal itu memang dilakukan sesuai dengan kebijakan yang  telah ditetapkan dari Menteri Keuangan, ditambah lagi didasari dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

LPSE Keuangan

LPSE Keuangan

Dengan berdasarkan tugas yang dimaksud, fungsi dari lembaga tersebut ada beberapa macam yakni seperti menyiapkan regulasi di bidang pengadaan barang maupun jasa di pemerintah dengan cara elektronik dalam tahap lingkungan kementerian keuangan, melayani pengadaan secara elektronik kepada para panitia pengadaan ataupun unit layanan pengadaan kementerian keuangan serta ditambah lagi kepada kementrian atau lembaga komisi, memberikan pengawasan dan pembinaan pengadaan secara elektronik di dalam lingkungan kementrian keuangan serta melakukan pelaksanaan dari adminstrasi pusat.

Selain itu, Pusat LPSE juga memiliki dasar dengan tujuan agar dapat terwujudnya layanan tersebut, antara lain Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 dengan isi pedoman pelaksanaan pengadaan barang maupun jasa pemerintah yang digangi menjadi peraturan presiden nomor 54 tahun 2010, instruksi presiden nomor 5 tahun 2003 degnan isi Paket Kebijakan Ekonomi Menjelang serta setelah berakhirnya program kerjasama dengan IMF, Instruksi Presiden nomor 5 tahun 2004 membahas percepatan pemberantasa korupsi serta UU nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi maupun transaksi elektronik.

Efisiensi tersebut dapat dicapai bila proses pengadaan barang atau jasa ini berlangsung secara transparan serta diikuti oleh beberapa peserta dengan jumlah cukup banyak. Ditambah lagi mengedepankan proses persaingan sehat. E-procurement akan meningkatkan transparansi sehingga lebih cepat terdorongnya persaingan sehat antar pelaku usaha.  Dengan begitu,opstimalisasi dan efisiensi belanja negara dapat segera diwujudkan. E-Procurement diterapkan dan menjadi sistem pengadaan jasa yang dilakukan secara elektronik dalam proses pelaksanaannya memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi.

Apalagi adanya sistem aplikasi layanan pengadaan elektronik yang disediakan dari layanan tersebut dan dari LKPP. Metode pemilihan lainnya diterapkan bertahap sesuai dengan pengembangan sistem aplikasi serta kerangka hukum sebagai penopangnya. SPSE adalah aplikasi e-Procurement hasil perkembangan dari LKPP untuk digunakan oleh LPSE di instansi pemerintah di seluruh Indonesia. Aplikasi tersebut dikembangkan bersama semangat efisiensi nasional sebab tak membutuhkan biaya lisensi. SPSE atau Sistem Pengadaan secara Elektronik dikembangan oleh LKPP bersama dengan Lemsaneg untuk fungsi enkripsi dokumen dan BPKP yang ditujukan untuk sistem audit.

Selain dalam memberikan layanan secara elektronik pada internal kementrian keuangan, lembaga  mereka juga akan memberikan layanan pada Institusi atau Lembaga atau kementrian dimana mereka telah menjalin kerjasama serta menandatangani MoU untuk pemanfaatan layanan e-procurement antara lain seperti Menhub, KY, Sekretarian Negara, BPK, KPK, Kementrian Kelautan dan Perikanan, Pusan Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, BKN, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, BPKP, arsip Nasional republik Indonesia, Perpustakaan Nasional, Lembaga Sandi Negara, KPPU, BMKG, Kementrian Luar  Negeri atau Menlu, Kementerian Sumber daya mineral dan Energi, Kementrian Sosial, Lembaga Administrasi Negara, Kejaksaan Agung, Pengadilan Militer Balikpapan, Balai Besari Penelitian Biotek & Pemuliaan Tanaman Hutan Jogja, Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno, Lembaga Perlindungan saksi & Korban, BTN Gunung Merapi, Pengadilan tinggi Surabaya, Badan Pengawas MA, Polda Jatim, BPS Bengkulu, Pengadilan MIliter Jawa Baray, Pengadilan Agama Jawa Barat, STKSB, BPR Jatim, Pengadilan Militer 3 Madiun, Pengadilan Agama Jakarta, RRI dari Ternate, Kementerian RB dan PAN, Kementrian Agama Bengkulu, BPBD Bengkulu, Kantor Wilayah BPN Jabar.

Begitu banyak jaringan kerjasama dalam pembentukan layanan tersebut dengan tujuan untuk mewujudkan terciptanya masyarakat yang damai dan sejahtera.

Sumber gambar :  dppka.kerincikab.go.id

Kata kunci:

Contoh dan Pengertian