Menteri Pendidikan : Artikel Terkait Menteri Pendidikan

Menteri Pendidikan kita sedang dirundung masalah. Pasalnya, belum selesai masalah yang satu sudah datang lagi masalah yang lain. Masalah kali ini datang dalam bentuk teguran Wakil Ketua KPK, Busyro Muqoddas. Dia menganggap Mohammad Nuh, Menteri Pendidikan, tidak cepat bergerak dalam menanggapi hasil penyelidikan Inspektorat Jenderal mengenai kisruh UN SMA pada April lalu.

Seperti yang kita ketahui, Ujian Negara yang dilaksanakan pada bulan April lalu Ujian Negara tidak berjalan lancar karena terlambatnya naskah UN yang sampai ke tangan pelajar. Inspektorat Jenderal menyelidiki penyebab terjadinya keterlambatan UN SMA. Yang pertama karena DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) baru dikeluarkan 13 Maret dan ditandatangani baru 2 hari kemudian yaitu tanggal 15 Maret 2013. Akibatnya proses pencairan dana UN juga molor karena kontrak baru bisa dijalankan jika DIPA sudah tersedia.

Penyebab kedua adalah lemahnya sistem manajerial Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. Ini menyangkut proses penyampaian master naskah UN SMA ke daerah-daerah. Ini dikarenakan penyampaian dari Suspendik (Pusat Penilaian Pendidikan) melalui proses bertahap sebanyak tiga kali yaitu pada tanggal 15 Maret, 18 Maret, dan 23 Maret dan tidak secara menyeluruh. Nuh menganggap tidak tanggapnya menerima peringatan awal dari Inspektoral Jenderal Kemendikbud dan buruknya sistem kendali internal dalam pengaturan jadwal pelaksanaan pekerjaan memiliki andil dalam keterlambatan UN.

Sebab ketiga lantaran PT Gahlia selaku percetakan terpilih mengalami problem teknis dalam menggabungkan naskah UN dengan LJ (Lembar Jawaban) UN dan juga cara kerja PT. Gahlia tidak berjalan dengan baik serta nihilnya sistem kontrol resiko oleh perusahaan tersebut mengakibatkan keterlambatan soal.”Tidak ada kontrol risiko. Itu dia tidak punya. Selain itu lemahnya komitmen manajemen percetakan dan tanggung jawab,” sesal mantan rektor ITS ini. Sebelumnya juga diketahui bahwa pemenangan PT. Gahlia dalam tender cetak soal UN melibatkan anggota Komisi X DPR RI dan pejabat Kemendikbud tetapi Nuh membantah keterlibatan langsung dirinya dalam berlangsungnya proses tender tersebut. Menteri Pendidikan hanya mengawasi supaya proses lelang tender tersebut tidak melanggar aturan.

Penyebab terakhir karena tidak solidnya tim pengawas percetakan di lapangan menyebabkan banyak naskah tertukar. Dampaknya UN SMA di 11 provinsi merasakan kesemrawutan UN tahun ini.

Namun setelah dua bulan, tindak lanjut yang dilakukan Menteri Pendidikan masih belum tampak. Masih menurut Busyro pada tanggal 24 Juni lalu, ini merupakan tanggung jawab moral Menteri untuk memberhentikan pejabat yang bertanggung jawab dalam kisruh UN ini. Akibatnya Nuh dianggap menutupi sesuatu di Kementerian Pendidikan padahal Kementerian Pendidikan dinilai sebagai sebuah lembaga yang sepatutnya memberi contoh bagi semua kalangan untuk berlaku bersih, bukan malah menutup-nutupi.

Pada Jumat 14 Juni 2013, Nuh yang dimintai keterangan perihal ini masih tidak mau memberikan komentar perihal masalah ini. Haryono Umar, Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan menyatakan bahwa belum ada pejabat terkait yang diberikan sanksi. Haryono memaparkan bahwa Inspektorat selalu memetakan temuan yang telah diketahui dan melakukan tindak lanjut atas temuan itu akan tetapi belum ada kabar lagi dari Kementerian Pendidikan. Dia mengatakan akan menagih Menteri Pendidikan supaya melakukan rekomendasi Inspektorat Jenderal.”Nanti kami akan surati,” kata dia.

Menurut hasil investigasi, ditenggarai ada tiga nama yang patut mendapat sanksi pemberhentian. Nama-nama tersebut adalah Kasat Penilaian Pendidikan Hari Setiadi, Panitia lelang Chandra, dan Kalitbang Khairil Anwar. Saat ini ketiganya masih menduduki jabatan masing-masing.

Masalah berikutnya yang sedang dihadapi oleh Menteri Pendidikan terkait Wiendu Nuryanti, Wakil Menteri Bidang Kebudayaan yang ditenggarai terlibat kasus korupsi di Dirjen Kebudayaan. “Wiendu Nuryanti diduga kuat membawa perusahaan bisnis miliknya untuk melakukan berbagai aktifitas di dalam Kemendikbud,” berikut isi laporan yang ditandatangani Irjen Kementerian Haryono Umar.

Hasil penyelidikan juga menyatakan pengakuan petugas Direktorat Promosi Budaya yang di intimidasi pejabat Yayasan Stuppa supaya memenangkan perusahaan rekanannya. Inspektorat mengusulkan pejabat yang mengiyakan tekanan itu diberi hukuman.
Rabu pekan lalu, Mohammad Nuh memberikan hasil penyelidikan itu ke KPK.

Wiendu sendiri enggan memberikan pendapat tentang masalah ini. Sebelumnya juga, Wiendu menyangkal perusahaan miliknya, Yayasan Stuppa memiliki hubungan kerja dengan perusahaan pemenang tender.

Menteri Pendidikan

Menteri Pendidikan

Sumber gambar: suaramerdeka

Contoh dan Pengertian