Norma Hukum | Catatan Terlengkap Norma Hukum

Di dalam kehidupan sosial, setiap subjek , yakni orang maupun lembaga, selalu menghadapi berbagai peraturan, baik berupa norma yang formal maupun yang non formal. Aturan-aturan ini sangat dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat agar hubungan antar manusia bisa berlangsung tertib dan teratur serta tidak ada hak orang lain yang dilanggar.

Norma (norms) atau kaidah merupakan aturan perilaku dalam suatu komunitas tertentu, yang bisa saja tidak dipatuhi dalam komunitas yang lain. Setiap anggota masyarakat wajib mengetahui hak dan kewajiban mereka di dalam lingkungan tersebut, yang kemudian dapat dinilai oleh orang lain yang juga adalah sesama anggota masyarakat. sehingga, bisa dikatakan norma adalah kriteria bagi orang lain untuk menerima atau menolak perilaku seseorang. Persoalannya, dari kriteria itu diperlukan? Tentu saja dari pranata-pranata sosial yang mengajarkannya.

Norma Hukum

Norma Hukum

Selain norma hukum, ada tiga norma lainnya yang perlu diketahui sebelum kita masuk ke pembahasan norma hukum (recht norm), sebab dengan melihat pengertian lainnya, maka akan jelas perbedaan recht norm dibandingkan dengan kaidah-kaidah lainnya.

1. Norma agama

Dasar dari norma agama adalah peraturan dari Tuhan Yang Maha Esa yang berupa perintah dan larangan, serta anjuran. Recht norm atau law norm bersifat universal, yang jika dilanggar, maka Tuhan Yang Maha Esa yang akan memberikan hukumannya. Pemberlakuan norma agama sangat bergantung pada kepercayaan manusia akan agama. Di banyak tempat, kaidah agama telah diwujudkan sebagai law norm. Sebut saja, pemberlakuan syariat di Aceh.

2. Norma kesusilaan

Norma kesusilaan bersumber dari dalam hati sanubari manusia itu sendiri, yang bersifat umum dan universal, apabila dilanggar, maka hukumnya adalah rasa bersalah. Seringkali, kaidah kesusilaan bisa bersifat subjektif juga karena rasa bersalah itu hanya dirasakan oleh diri sendiri. Misalnya, di negeri-negeri Barat, menaruh orang tua di panti jompo dibolehkan, namun secara susila, hal tersebut seringkali tidak bisa dibenarkan dan menimbulkan rasa bersalah pada sang anak. Contoh lainnya, seorang pelacur menjual tubuhnya demi sesuap nasi, di dalam hati kecilnya pasti ada perasaan bersalah.

3. Norma kesopanan

Norma kesopanan merupakan peraturan hidup yang timbul dari pergaulan antar manusia, berupa suatu tatanan pergaulan yang jika dilanggar akan menuai kecaman dari masyarakat. Kaidah kesopanan hanya berlaku di dalam masyarakat tertentu yang menganutnya. Misalnya, dalam masyarakat tradisional Indonesia ada larangan mengenakan jeans bagi perempuan. Jika melanggar, maka masyarakat akan mengecam keluarga gadis tersebut, bahkan melakukan kekerasan terhadap mereka. Sementara, di masyarakat Barat, perempuan mengenakan jeans sudah biasa dan dianggap keren.

4. Norma hukum

Norma hukum merupakan peraturan yang bersifat mengikat kepada setiap orang yang dalam pelaksaaan dipaksakan dengan menggunakan alat-alat negara untuk melindungi kepentingan umum. ini hukum dibuat untuk melindungi hak individu dan kepentingan umum.

Kaidah ini bersifat tertulis yang diundang-undangkan dalam bentuk Undang-Undang atau peraturan lainnya, disertai dengan sanksi bagi yang melanggarnya, yang dapat berupa perintah dan larangan.

Di dalam kaidah ini, dikenal tiga jenis hukum, yakni:

1. Hukum Tata Negara

Hukum Tata Negara merupakan public administration yang mengatur mengenai negara yang menghendaki negara sebagai suatu organisasi bekerjasama secara serasi dengan warga negaranya. Ada pembagian kerja antara pejabat atau lembaga negara dengan warga negaranya demi tercapainya tujuan bersama. Di dalam pembukaan UUD 1945, dikatakan bahwa tujuan kemerdekaan Indonesia adalah memajukan kesehateraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam perdamaian dunia.

Peraturan Tata Negara berisikan peraturan tentang bagaimana pejabat negara atau lembaga negara bertindak demi mencapai tujuan negara. Hukum Tata Negara mengatur mengenai dasar keabsahan lembaga negara, tugas, fungsi, kewenangan dan cara menjalankan kekuasaan tersebut. Jika individu atau badan lembaga merasa dirugikan dengan keputusan tata negara, maka publik boleh melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

2. Hukum Pidana

Bidang ini mengatur tentang perbuatan pidana, yakni perbuatan yang melanggar Undang-Undan dan perbuatan yang berupa kejahatan. Misalnya, pelanggaran lalu lintas merupakan perbuatan pidana jenis pelanggaran; pembunuhan merupakan perbuatan pidana kejahatan, dan sebagainya. Sumber utama aturan pidana adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kasus pelanggaran pidana disidangkan di muka pengadilan negeri.

3. Hukum perdata

Peraturan perdata mengatur mengenai hak milik (benda) dan perikatan atau perjanjian yang tidak memiliki sanksi pidana, tapi disebut sebagai sanksi kerugian. Ia menitikberatkan pada subjek hukum dan perikatan yang disepakati di antara para pihak yang membuat perjanjian. Sumber utama perdata adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) yang berisi 4 bab, yakni Bab I tentang Orang, Bab II tentang Benda, Bab III tentang Perikatan dan bab IV tentang Pembuktian dan Daluwarsa Gugatan.

Sumber foto: infokorupsi.com

Kata kunci:

Share on Google+0Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Reddit0Share on StumbleUpon0Share on TumblrDigg thisShare on LinkedIn0