Pelayanan Kesehatan > Catatan Terlengkap Tentang Pelayanan Kesehatan

Pelayanan kesehatan yang memadai adalah wujud kepedulian pemerintah terhadap kelangsungan dan kesejahteraan masyarakatnya. Namun nyatanya hingga kini masih banyak bentuk pelayanan kesehatan yang tidak memuaskan. Salah satu contohnya adalah tempat pelayanan kesehatan yang masih kurang memadai. Ini menimbulkan ketidak nyamanan bukan hanya pada masyarakat yang wajib mendapatkan kesehatan yang cukup dan layak namun juga pada pekerja kesehatan yang bertugas untuk memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat. Misalnya saja dari keseluruhan 9.185 puskesmas yang tersebar di seluruh Indonesia masih terdapat 3.470 puskesmas yang berada dalam kondisi yang kurang layak. Itu berarti sekitar 38% dari total keseluruhan puskesmas yang ada di Indonesia.

Sarana pelayanan kesehatan yang kondisinya memprihatinkan itu kebanyakan terdapat di daerah terpencil dan perbatasan, demikian ungkap Wakil Menteri Kesehatan, Ali Ghufron Mukti. Kondisi kerusakannya juga beragam. Ada yang rusak ringan, sedang hingga parah.

Selain puskesmas, rumah dinas dokter pun tidak berada dalam kondisi yang lebih baik. Dari 10.146 rumah dinas dokter, terhitung 4.946  berada dalam kondisi tidak baik. Keadaan serupa terjadi pula pada 7.391 dari keseluruhan 13.635 rumah dinas perawat di Indonesia. Demi mengatasi hal ini, Kementerian Kesehatan telah mengajukan anggaran perbaikan puskesmas di 33 provinsi untuk periode 2013-2014 sebanyak Rp1 triliun. Pemerintah juga sudah menyiapkan anggaran untuk pembangunan 430 puskesmas baru di 30 provinsi sejumlah Rp652 miliar. Saat ini anggaran perbaikan puskesmas sedang dibahas di DPR.

Juru bicara Dokter Indonesia Bersatu (DIB), Agung Sapta Abdi, memiliki pendapat yang berbeda akan buruknya faktor pelayanan kesehatan di Indonesia. Menurutnya ada tiga faktor yang memberikan kontribusi akan buruknya pelayanan kesehatan dan kedokteran di negara ini. Tiga faktor itu adalah buruknya sistem pembiayaan kesehatan, buruknya kesehatan nasional dan buruknya sistem pendidikan kedokteran. Salah satu indikator penunjuk masih buruknya sistem kesehatan nasional adalah angka harapan hidup (AHH). “Ini disebabkan karena rendahnya Human Development Index (HDI) juga menunjukan bahwa sudah sepatutnyalah masalah kesehatan memperoleh perhatian pemerintah yang lebih konkrit” tutur Agung Sapta Abdi.

Agung menambahkan, meningkatnya pendirian fakultas kedokteran baru dalam lima tahun belakangan ini adalah salah satu faktor lain indikator buruknya sistem pendidikan kedokteran. Berdirinya fakultas kedokteran baru sedemikian banyaknya itu tidak diimbangi dengan tersedianya tenaga pengajar. Kurang memadainya sarana dan prasarana juga ikut memberi andil.

Lalu buruknya sistem pembiayaan kesehatan juga masih terlihat terjadi dan menjadi ketidakadilan dalam bidang kesehatan. Ini menunjukkan adanya kesenjangan antara si kaya dan miskin dalam memperoleh pelayanan kesehatan. Birokrasi berbelit dan cenderung bersifat tidak bersahabat berperan besar dalam hal ini. Untuk itu, Jokowi selaku Gubernur DKI Jakarta memiliki trik khusus yaitu memberlakukan kartu Jakarta Sehat untuk menjembatani kesenjangan dalam bidang kesehatan di wilayah kekuasaannya. Namun manuver ini juga tidak berjalan dengan cukup baik. Baru-baru ini sebanyak 16 rumah sakit swasta di DKI Jakarta menyatakan mundur dari program Jakarta Sehat akibat rendahnya nilai klaim sehingga mengakibatkan kerugian secara finansial. Enam belas rumah sakit yang mundur dari Program Kartu Jakarta Sehat itu adalah Rumah Sakit Islam Sukapura, Suka Mulya, Bunda Suci, Admira, Husada, Port Medical, Tri Dipa, Mediros, Satya Negara, Resti Mulya, M.H.Thamrin, Mulya Sari, Paru Firdaus, Sumber Waras, Puri Mandiri Kedoya dan Jakarta Medical Center.

Mundurnya 16 rumah sakit dari Program KJS  akan berpengaruh pada pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin, terutama di daerah Jakarta Utara. Ini dikarenakan delapan di antara rumah sakit yang mundur dari program KJS berada di daerah tersebut. “Rumah sakit tersebut seluruhnya rumah sakit kecil atau rumah sakit tipe C,” ungkap Dien Emawati, kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Akan tetapi pemerintah DKI Jakarta tidak akan menjatuhkan sanksi untuk rumah sakit yang mundur dari program pemerintah tersebut.Sejak Program ini diresmikan untuk umum pada 10 November 2012, total anggaran dikeluarkan adalah 1,2 trilium untuk sebanyak 4,7 juta orang pemegang kartu berobat gratis.
Jika di Jakarta program KJS bisa berhasil, untuk berikutnya kita mungkin akan segera menikmati penerapan kartu Indonesia Sehat di masa yang akan datang. Dengan bergeraknya seluruh komponen bangsa dalam memajukan pelayanan kesehatan maka seluruh lapisan masyarakat akan menikmati kesejahteraan yang lebih baik lagi.
source gambar: jasaraharja.co.id

Share on Google+0Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Reddit0Share on StumbleUpon0Share on TumblrDigg thisShare on LinkedIn0