Pendidikan di Indonesia – Kumpulan Catatan Terlengkap Pendidikan di Indonesia

Pendidikan di Indonesia bisa dikatakan masih memerlukan banyak perbaikan baik dari segi fasilitas, tenaga pengajar, sampai pada beasiswa bagi masyarakat yang kurang mampu. Kesiapan pemerintah dalam kriteria tersebut belum dipenuhi sampai 60 % dari gambaran sempurna. Seperti halnya fasilitas pendidikan yang kata banyak pejabat sekolah di sejumlah media tidak akan sekolah yang rusak, dan berjanji akan memperbaiki hingga tahun 2013 selesai.

Keadaan berkata lain diantara luasnya negara ini dengan jumlah gedung sekolah mencapai ribuan, seperti di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 4 Muara Teweh, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, sebagian ruang rusak berat. Sudah lebih dari 10 tahun ruang-ruang sekolah di Desa Lemo II, Kecamatan Teweh Tengah, itu dibiarkan rusak. Belum lagi permasalahan tenaga pengajar yang berkompeten dan memang layak menjadi pengajar bukan gaji atau status yang diinginkannya. Seperti di daerah Jawa timur terutama Mojokerto banyak lulusan pendidikan guru karena pekerjaannya nanti kelak statusnya sebagai pegawai negeri sipil dan kerjanya tidak terlalu susah, hanya duduk mengajar siswa dan pulang lebih cepat dari biasanya, tanpa berfikir siswa tadi mengerti atau tidak apa yang diajarkannya. Sebuah pembodohan dini jika sesuatu diajarkan secara instan tanpa melalui sebuah proses, akhirnya banyak anak sekarang yang tidak begitu menghargai proses namun hasil yang didapat cepat dan memuaskan tanpa disadari merugikan orang lain. Contoh lain di daerah pedalaman kalimantan dan Papua, masih banyak tenaga pendidik yang kurang mendapat perhatian pemerintah dan masyarakat setempat akan pentingnya sekolah.

Pendidikan di Indonesia

Pendidikan di Indonesia

Bentuk yang diharapkan pemerintah bukanlah uang atau dana semata, melainkan pendekatan sosial dan penanaman akhlak yang bertujuan membimbing anak-anak Indonesia mendapatkan pengajaran yang cukup. Bicara mengenai dana atau pembiayaan beasiswa bagi anak berprestasi dan kurang mampu, memang sekarang sudah cukup banyak beasiswa yang dikeluarkan oleh kementerian pendidikan RI seperti beasiswa bidik misi, beasiswa unggulan, beasiswa dalam negeri dan luarnegeri, beasiswa PPA, beasiswa BBM, beasiswa supersemar dan masih banyak lagi yang menjadi andalan kementerian pendidikan. Tapi masih dirasa alokasi sebenarnya untuk penerima  belum merata, dan pemberitahuannya hanya satu pintu, banyak yang belum mengenal begaimana dan apa saja syaratnya memperoleh beasiswa tersebut.

Keadaan pendidikan saat ini bukan berarti buruk tapi sistem pendidikan yang perlu transparasi agar masyarakat kecil mendapat bagian yang sesuai dan sudah menjadi haknya. Berdasarkan UUD 45 yang berbunyi mencerdaskan kehidupan bangsa, tapi kenyataannya masih banyak kecurangan pendidikan dan tidak adanya transparansi. Perlu diketahui dana APBN untuk pendidikan di tahun 2013 ini lebih dari cukup untuk mengatasi persoalan pendidikan di Indonesia yaitu sekitar 331,8 triliun rupiah.

Pernyataan presiden SBY di depan ketua DPR-RI Marzuki Ali dan anggota sidang DPR-RI merupakan sebuah peningkatan alokasi dana dari tahun 2012 ke tahun 2013. Pada tahun 2012 saja skitar 289,987 triliun rupiah untuk anggaran APBN bidang pendidikan, maka ditahun 2013 mengalami kenaikan sampai 22 % dari APBN. Luar biasa dana itu belum juga terasa sampai sekarang perubahannya, apalagi saat ini harga BBM premium naik dari Rp. 4500 ke Rp.6500 hanya untuk mengisi kekurangan dana APBN dengan mengurangi subsidinya. Ada sebuah cerita entah isu ada seseorang yang bercerita tanpa disebutkan nama tapi termasuk pegawai pemerintah pusat bagian pendidikan, mengenai kasus UN bulan April lalu. Media mengatakan kementerian melakukan kesalahan akan tendher perusahaan percetakan yang kurang berkompeten mengelola UN, sehingga lambat dalam penyalurannya. Alasan lain mengatakan dana dari pemerintah pusat terhambat oleh kepentingan alokasi bidang lain.

Keterangan dari saksi mata tanpa disebut nama ini yang katanya mengetahui keadaan sebenarnya bahwa kementerian menerima keputusan Presiden mengenai dana UN, namun dari kementrian perlu mendapat persetujuan dari DPR komisi X meminta 30 % dari dana pendidikan agar persetujuan dapat di ACC oleh DPR-RI. Sedangkan KPK mulai mengintai bagian kementerian pendidikan sehingga membuat para staffnya berhati-hati atas permintaan para oknum anggota DPR tersebut, kasus itu disampaikan secara rahasia kepada Presiden. Dengan kebijakan Presiden agar UN berjalan lancar dan kasus korupsi tidak melanda kementerian pendidikan maka Presiden meminta menteri pendidikan menyelesaikan tanpa harus ada kasus lain muncul. Nah, dari situ tidak diketahui apakah sikap kementerian menyetujui kelakuan oknum DPR? Atau justru kementerian mencari jalur lain yang lebih halal meski harus sakit menimpa nama sendiri? Tiba-tiba saja kaget menemui keesokan harinya berita di media mengenai perihal UN yang terlambat penyalurannya karena kementerian yang teledor.

Dari bagian itu menunjukkan bahwa pendidikan akan terus dilanda kelaparan, akibat ulah para oknum-oknum pemerintah seperti itu yang lolos dari KPK. Meski alokasi dana untuk pendidikan terus ditambahkan nominalnya, tetap akan terkena sunat juga dikalangan oknum pemerintah dari pusat sampai pada daerah. Pendidikan merupakan alokasi dana terbesar dari APBN yang setelah itu terbesar kedua bidang kesehatan. Maka perlu adanya kesadaran pemerintah pula dalam mengatasi ini, bukan masyarakatnya karena masyarakat akan ikut apa yang pemerintah lakukan dengan benar.

Share on Google+0Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Reddit0Share on StumbleUpon0Share on TumblrDigg thisShare on LinkedIn0