Undang Undang Tenaga Kerja > Artikel Terkait Undang Undang Tenaga Kerja

Undang Undang Tenaga Kerja adalah sebuah undang-undang yang berasal dari pemerintah untuk melindungi hak-hak buruh dalam dunia kerja. Dengan adanya perundang-undangan pemerintah dapat mengatur perusahaan-perusahaan dalam memberikan hak-hak buruh sehingga tidak merugikan buruh. Dalam pasal 1 ayat 30 undang-undang no 13 tahun 2003 tentang tenaga kerja, gaji atau upah sebagai hak buruh yang diterima dan dinyatakan dalam berupa mata uang sebagai imbalan dari perusahaan atau pengusaha kepada buruh pekerjanya menurut suatu perjanjian, kesepakatan atau peraturan undang-undang termasuk tunjangan bagi seluruh buruh dan keluarganya dari suatu melakukan pekerjaan.

Dalam pasal 91 ayat 1 UU no 13 tahun 2003 menerangkan bahwa dalam menerapkan besaran gaji, perusahaan atau pengusaha dilarang melakukan pembayaran lebih rendah daripada ketentuan minimum besaran upah dimana telah ditetapkan pemerintah didaerah tersebut. Dalam pasal 91 ayat 2 UU no 13 tahun 2003 juga menerangkan bahwa apabila terdapat perusahaan atau pengusaha memperjanjikan pembayaran besaran upah yang lebih rendah dari besaran upah minimum maka maka perjanjian atau kesepakatan tersebut batal demi hukum. Pada pasal 88 ayat 1 no 13 tahun 2003 menerangkan bahwa setiap buruh mempunyai hak memperoleh penghasilan dimana dapat memenuhi kehidupan layak bagi kemanusiaan.

Undang Undang Tenaga Kerja

Undang Undang Tenaga Kerja

Beberapa kebijakan pemerintah tentang pembayaran upah untuk melindungi pekerja meliputi upah:

  • Jumlah besaran minimum
  • Kerja lembur
  • Tidak masuk kerja disebabkan halangan
  • Tidak masuk kerja dikarenakan melakukan pekerjaan lain dimana tidak berhubungan dengan tempat bekerja
  • Karena menjalankan hak untuk waktu istirahat kerjanya
  • Cara dan bentuk pembayaran
  • Potongan dan denda
  • Segala sesuatu hal yang bisa diperhitungkan
  • Skala dan struktur pembayaran yang proposional
  • Pembayaran pesangon
  • Perhitungan pajak dan penghasilan

Bagian-bagian upah terdiri dari upah pokok dan tunjangan, maka besaran upah pokok sekurang-kurangnya 75 persen dari jumlah upah pokok dan tunjangan seperti yang tercantum pada pasal 94 undang-undang n0 13 tahun 2003. Sekarang ini sering kali kita mendengar kata UMP ( upah minimum propinsi ), hal tersebut adalah sebuah standar minimum dalam melakukan pembayaran gaji kepada buruh oleh pengusaha didalam lingkungan usahanya, karena dari segi pemenuhan kebutuhan layak yang berbeda-beda pada setiap propinsi. Penentuan besaran gaji minimum diarahkan kepada pemenuhan kebutuhan yang layak seperti tercantum pada pasal 89 undang-undang nomor 13.

Upah minimum propinsi (UMP) tidak sama dengan gaji pokok tetapi melainkan secara keseluruhan, maka UMP yang dibayarkan oleh pengusaha atau perusahaan adalah merupakan jumlah besaran upah keseluruhan diterima buruh. Total keseluruhannya mencakup gaji pokok, tunjangan tetap dan tidak tetap. Pembayaran gaji adalah suatu imbalan atau balas jasa dari perusahaan kepada pekerjanya atas kinerja serta jasa yang diberikan dalam produksi kerja. Imbalan kerja yang dibayarkan biasanya bergantung dari :

  • Biaya kebutuhan hidup minimum pekerja beserta keluarganya
  • peraturan undang-undang yang wajib dijalankan oleh perusahaan atau pelaku usaha tentang upah minimum regional
  • Produktivitas serta kemampuan sebuah badan usaha atau pelaku usaha
  • Jabatan, lama bekerja, pendidikan serta kompetensi
  • Bergantung jenis pekerjaan

Semua kebijakan tentang imbalan kerja bergantung daripada sebuah perusahaan atau pelaku usaha namun tidak diperbolehkan lebih rendah dari yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dalam pasal 54 ayat 1 huruf e UU no 13 tahun 2003 menerangkan bahwa Besaran jumlah pembayaran imbalan atau gaji dan cara melakukan pembayaran merupakan salah satu bagian dari isi perjanjian kerja. Tetapi dalam perjanjian kerja tidak disebutkan secara terperinci mengenai sistem pembayaran gaji, hal tersebut biasanya akan dicantumkan pada peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama atau bisa terdapat dalam struktur serta skala  gaji menjadi sebuah lampiran yang bersatu dan tidak terpisahkan dari peraturan perusahaan. Perjanjian kerja bersama adalah sebuah kesepakan tertulis dan hasil dari perundingan antara pihak perusahaan dengan pekerja. Pada pasal 14 ayat 3 permenaker no 1 tahun 1999 menerangkan bahwa untuk peninjauan besaran gaji dengan masa kerja lebih dari satu tahun, dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis antara pekerja dan perusahaan, kesepakatan tersebut didapatkan melalui cara perundingan dengan kedua belah pihak lalu kemudian dimasukkan kedalam peraturan perusahaan.

Sumber gambar : imbalankerja.com

Kata kunci:

Share on Google+0Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Reddit0Share on StumbleUpon0Share on TumblrDigg thisShare on LinkedIn0